Home > Uncategorized > MANAJEMEN PELAYANAN KOTA

MANAJEMEN PELAYANAN KOTA


Relasi Pemerintah, Non-Government Organization dan Sektor Privat dalam Pembangunan Kota.

Pendahuluan

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Keith M. Henderson yang tertuang dalam tulisannya dengan judul Urban service delivery in developing countries, escaping Western bereaucratic solution, yang mengemukakan tentang pelayanan kota, terutama dilihat dari relasi antara pemerintah dengan non-government organization (NGO) dan sektor privat. Artikel tersebut pada dasarnya berusaha untuk mencari alternatif keterlibatan institusi di luar pemerintah dalam pelayanan kota. Dia juga berusaha menganalisis kebutuhan kerangka kerja, tipologi dan administrasi seperti collaboration, accountability dan sebagainya. Asumsinya adalah bahwa peran pemerintah perlu dimodifikasi dengan melibatkan  masyarakat dan sektor swasta agar lebih efisien, mengingat peran pemerintah yang monopoli selama ini ternyata tidak efisien.  Atas dasar pemikiran Henderson tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis tentang manajemen pelayanan kota dalam perspektif relasi pemerintah, NGO, dan sektor privat dan bertujuan untuk mengalisis kemana arah keberpihakan pelayanan kota.

Menurut Handerson, terdapat kegagalan yang besar bagi kebanyakan kota di negara berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu perlu dicari solusi mengenai pelayanan kota dengan menjauhkan dari model solusi birokrasi Barat. Pada dasarnya tulisannya merupakan kelanjutan dari kulminasi proyek dalam bukunya yang berjudul Bureaucracy and the Alternatives in World perspective yang ditulis bersama O.P. Dwivedi. Penulisan buku tersebut dimotivasi oleh pencarian alternatif bahwa warga asli lebih menentukan dalam pilihan sistem nasional administrasi publik. Di samping itu, di dalam buku tersebut diantaranya juga menekankan pada pembangunan yang berpusat pada kebutuhan dasar manusia dan berkesinambungan serta perlunya melibatkan inisiatif NGO dan Grassroots.

Kegagalan besar pemerintah dalam penyerahan pelayanan kota di dunia berkembang, telah banyak usulan untuk melakukan perubahan. Tampaknya problem yang sulit dipecahkan dalam pelayanan perkotaan karena sangat terkait dengan populasi penduduk kota yang berkembang begitu cepat. Beijing, sekarang 11,7 juta diproyeksikan  akan  tumbuh diatas  19 juta pd th 2015; Calcutta, 12,5 juta aka menjadi 17,3 juta; dan Karachi, Mexico City, Sao Paulo, Buenos Aires, Dhaka, Lagos, Mumbai (Bombay), Shanghai, Cairo dan Jakarta seluruhnya 10 juta atau lebih  pada 2000 juga akan tumbuh secara dramatis pada 2015 (Washington Post, berdasar Proyeksi CIA, 25 Des 2000-1Januari 2001). Kota kecil dan menengah, faktanya 65% penduduk kota di dunia kontinyu untuk hidup di kota dan mereka tumbuh dari 1970-1990 lebih cepat dan besar (World bank, 2000 P 130). Dengan demikian pembangunan kota besar dan kota  harus berisi dengan proyeksi demografi sepanjang dengan gambaran penyimpangan statistik   dalam kebijakan politik dan ekonomi.

Di sisi lain diakui bahwa pembangunan kota, selama ini di negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari konspirasi dunia internasional. Dunia internasional melalui lembaga donornya seperti World Bank, IMF, selalu menyarankan ’pelemahan’ peran pemerintah dalam pelayanan publik. Mereka menghendaki privatisasi hampir di semua bidang pelayanan dan pelibatkan NGO secara maksimal. Strategi atau model pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan perkotaan lebih mengutamakan akumulasi kapital secara cepat tanpa mewaspadai potensi ancaman dari rezim modal internasional. Dengan demikian pelayanan publik di kota cenderung mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi, berpihak pada pemilik modal dan pada gilirannya derajat equity bagi seluruh masyarakat kota tidak dapat terpenuhi.

Selanjutnya dalam konteks pelayanan kota perhatian dasar mereka terletak pada bagaimana pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, sarana umum, mikro kredit, dan barang dan jasa yang lain disediakan untuk penduduk kota di dunia ketiga tanpa eksklusivitas agen pemerintah. Diakui bahwa  dengan segala keterbatasan yang ada pada pemerintah, maka penyediaan pelayanan publik tidak lagi monopoli pemerintah, yang seluruhnya harus disediakan oleh pemerintah. Alasannya bahwa hasil dari pelayanan monopoli pemerintah tidak efisien. Dalam pemikiran ini, mengikuti pola privat dan non profit sektor untuk berkompetisi dengan pemerintah akan mengurangi unit pengeluaran untuk memproduksi barang dan jasa dan kemudian akan meningkatkan effisiensi.

Henderson membayangkan kota di dunia berkembang dengan disediakan kebijakan oleh agen keamanan privat dibawah kontrak, fasilitas pendidikan yang dirawat dan operasikan oleh konsorsium NGO, rumah sakit dan klinik kesehatan dijalankan oleh tenaga medis Sana Frotiers, perumahan untuk penduduk kumuh dibangun oleh grup lingkungan, transportasi  seluruhnya diprivatisasi untuk segalanya mulai dari pelayanan bis, sampai jalan tol, keperluan umum juga diprivatisasi tetapi disubsidi oleh world Bank dan pemilik dana internasional yang lain, kredit kecil disiapkan tersedia Grameen sepaerti “Bank” dan digunakan secara lebih ektensif oleh kelompok kecil wanita dalam pemasaran hasil, dan berbagai pelayanan lain dari sanitasi untuk perawatan anak disediakan oleh kerjasama NGO dan sektor wiraswasta. Peran sentral dan kantor / aparat lokal (termasuk kotapraja) hanya sebagai pemfasilitasi pelayanan tersebut,  memonitor kontrak, kadang terlibat dalam kerja sama sepanjang dengan sektor ketiga dan kedua (privat) sektor penyedia-pemeliharaan keuangan dan kemanan lingkungan, garansi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Skenario tersebut sekarang ditemukan, dan semestinya peran aparat publik lebih dibatasi. Meskipun masing-masing ilustrasi ditemukan dibeberapa di kota negara berkembang dan beberapa diantaranya juga ditemukan di negara maju.

Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, Henderson berasumsi bahwa peran pemerintah harus di modifikasi untuk mengakomodasi aktor baru sebagaimana dikemukakan Osborne dan Gaebler (1992), untuk lebih ’menyetir’ dan mengurangi ’pertentangan’. NONPRO (non-profit, non-governmental organizations and other forms of voluntary activity), merupakan bagian yang penting dalam pembangunan. Dengan keterlibatan organisasi di luar pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan secara signifikan lebih meningkatkan demokrasi civil society. Adapun pola keterlibatan organisasi non pemerintah tersebut dalam bentuk  bottom-up dan top down.

Contoh bottom up

  1. China, kota telah diorganisasi secara traisional oleh mereka sendiri, denga basis kelompok petani migran dari wilayah atau pekerjaan yang sama. Merinci  sistem kontrol sosial yang menentukan yang disebut oleh Liebmann “moral lokal” dan dibawah komunis – sbg anggota. Hukum organik komunitas lingkungan kota  (1 jan 90) menyediakan untuk  fungsi otonomi seperti  ruang makan komunal, garmen workshops, parkir sepeda, hiose cleaning service, kelompok ortu, dan supervisi masa percobaan (Liebman, 1995,2000)
  2. Bolivia. Penanggalan  Organisasi  komunitas    tradisional   dari   waktu   Inca  di Bolivia dikenal sebagai  Ayllus  didasarkan  pada  hukum    adat,  budaya  umum dan pelayanan    kooperative dalam berbagai aspek kehidupan komunitas.
  3. Amerika  Latin, termasuk  federasi   organisasi   lokal   ditemukan  di  gerakan lingkungan Venezeeulan 1980. disamping memahami pola politik, ini          mengilustrasikan kemungkinan organisasi lingkungan untuk melayani pemerintah     dalam membuat keputusan.  Fungsi Escula sebagai NGO dan penyedia service          untuk segmen khusus tentang penduduk kota seperti  pendidikan yang diterima.    Asosiasi lingkungan penyediakan sejumlah pelayanan seperti pengeluaran sertifikat propeti untuk melegitimasi penduduk setempat dan pembeliharaan keteraturan dengan negosiasi

Contoh  Top-Down.

  1. Agen di luar membangun usaha pelayanan yang diperluas ke dalam asosiasi komunitas yang dioperasikan oleh penduduk setempat. 1976 pendidik jerman yang tinggal di San Paulo membangun pertemuan organisasi penduduk slum, 1979 membentuk formasi Asosiasi Monte Azul. 1983 aktivitas asosiasi diperluas ke dua area slum yang lain dan melayani pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial dan pelayanan lainnnya.
  2. Dalam suasana krisis, intervensi dari luar dengan komunitas internasional atau NGO berdasar pada dunia Barat menyediakan pelayanan yang penting baik secara semi temporer atau permanen. Di Kuito, Angola, Dokter independen, netral politik, 1999 mendapat penghargaan Nobel.
  3. Skema desentralisasi atau devolusi pemerintahan kadang-kadang menyediakan untuk memperluas kehadiran NGO. Hal ini terjadi di Filipina dan Bulgaria. Belakangan USAID (Agen Pembangunan Internasional) dikontrak dengan ICMA international City-country Management Assosiation) untuk mendanai program sumber daya kota Internasional. Pemimpin kota praja di negara berkembang dan tradisional diarahkan pada pengelolaan kota terbaik di Amerika.

Tipologi

Untuk memahami arti penting dan scope NGO dalam pelayanan kota, maka perlu pengklasifikasian. Sepanjang sejarah, kelompok sosial, komunitas dan organisasi serikat kerja, seperti halnya perusahaan komersial dan pabrik-pabrik, menyediakan pelayanan untuk anggotanya. Masyarakat juga mengorganisasi dirinya secara spontan tanpa intervensi dari luar, gerakansosial dan politik memiliki konfrontasi dengan pemerintah dan kadang-kadang menjadi oposan yang kasar. Pada saat yang sama mereka menyampaian keinginannya, pelayanan yang esesni kadang disediakan untuk anggota.

Saat ini di Amerika dan negara Barat atau Utara yang lain, struktur pluralistik mengijinkan organisasi untuk memerintah sendiri (NGO, Gereja, rekreasi, kesehatan, snitasi dan sebagainya). Literatur tentang Pembangunan Komunitas adalah penuh dengan studi kasus tentang voluntir dan beberapa tentang kota. Tipologi ini disamping mengeksplorasi dimaksudkan   untuk mengklarifikasi  beberapa dari banyak sekali dam bentuk non organisasi termasuk di pelayanan kota. Asosiasi Grassroots (akar rumput), non-governmental Organization (NGO), dengan luas digambarkan, yang lainnya non-profit activitas (budaya, sosial atau politik) dan termasuk profit making. Tipologi terbagi secara kasar diskalakan  dalam ukuran besar, sumber daya dan derajat profesionalisasi (asumsi pemerintah pada profesional administrasi dan anggota volunter. Perlu ada kepastian ”scaling up”, privatisasi dan sebagainya.

Administrative issues: Collaboration, Accountability, Transparency, Scaling Up, Managerial Expertise, Outsider Status (CATSMEO)

Seperti yang telah disebutkan jumlah non-profits dalam tipologi (NONPRO) ditentukan area kota dari satu sisi-satu sisi dengan kurang koordinasi. Mungkin over regulated atau fasilitas yang rendah. Ditempat lain hubungan NGO dengan pemerintah dibedakan  ”lebih kapabel” dan ”Kurang Kapabel” berdasar pada stabilitas, level ketrampilan dan faktor lain. Dalam menggambarkan pluralisme dalam pelayanan, ditunjukkan bahwa rencana prescriptions dan aksi adalah berbeda untuk pemerintahan asal dimana mempunyai keterbatasan prospek  kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum sosial  dan kekurangan stabilitas yang cukup untuk bekerja sama hubungan manajemen pelayanan. Yang lain membuat point yang sama dengan lebih eksplisit, Grindle, misalnya berargumentasi bahwa tidak hanya kapasitas administrative, tetapi institusi, teknik, dan kapasitas politik harus dibedakan.Contoh kesuksesan yg lalu, keberadaan program, dan menunjukkan dan diharapkan indikasi kerangka pikir kebutuhan koordoinasi, akuntabilitas, transparansi, keahlian, kemampuan manajerial, dan status orang luar.

Collaboration. Duplikasi, overlap, kompetisi tidak sehat, pembiyaan yang tidak pasti, dukungan pemerintah dan sebagainya dengan jelas merupakan sisi negatif untuk mencapai efektivitas NONPRO. Untuk itu perlu adanya kolabari diantara institusi yang ada. Tidak hanya pemerintah yang memerlukan untuk membangun partnership, tetapi juga NONPRO. Dengan Kolaborasi memungkinkan konfigurasi penyerahan pelayanan akan memudahkan kontak dengan agen dana Internasional. Strategi privatisasi memerlukan evaluasi dalam konteks keadilan dan pemenuhan pelayanan, dengan perhatian penuh pada masyarakat miskin perkotaan. Secara umum di negara maju penyerahan pelayanan kota harus memenuhi syarat efektivitas, efisien, adil dan responsif.

Accountability and Transparancy. Jika NONPRO memainkan peranan yang lebih besar dalam pelayanan, mereka memerlukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas untuk seluruh stakeholders, juga sangat diperlukan pada tataran individu maupun lembaga. Di negara yang kuat dengan pemerintahan yang demokratis, agen publik selalu siap untuk diperiksa, dengan demikian sama artinya telah adanya transparansi. Preskripsinya bukan pada regulasi pemerintah yang banyak tetapi lebih terbuka.

Scaling-up. Bertujuan ketika organisasi memperluas scope dan kekuasaannya melalui peningkatan keanggotaan, sumber keuangan baru, jaringan dengan organisasi lain dan memperbesar penekanan pada pemerintah. Inisiatif selalu berasal dari grassroots, namun bentuk top down juga dimungkinkan. Beberapa NGO dan gerakan Grassroots memberikan dorongan secara spesifik pada scaling up. Prospek scaling up berdasar pada hubungan elektronik. Untuk melihat dukungan grassroots pada organisasi, adalah lebih efektif dengan membangun jaringan dengan yang lain daripada dengan NGO utara.

Management Expertise. Operasi Privatisasi yang dikontrak mungkin mengalami kekurangan dengan etika pelayanan publik. Sebagai pelayan publik dan gerkan politik populis di negara berkembang menunjuk pada kemampuan mencari profit, akan menghalangi pelayanan. NONPRO dalam peran advokasinya harus responsif pada publik dan privat sektor. NONPRO pada semua level harus berorientasi pada nilai kemanusiaan, mungkinkekurangan dalam kemampuan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan operasi atau untuk melanjutkan peran mereka.

Outsider Status. Kerja sama, koordinasi yang dekat  dan aktivitas regulasi NONPRO dengan pemerintah sangat sungguh-sungguh membawa prospek kooptasi. Sama halnya, agen donor internalisonal memperlakukan NONPRO sebagai lembaga yang berarti. NONPRO dan pemerintah diposisikan secara pararel. Pengeluaran dalam jaringan dan mekanistik politik lokal merupakan atribut yang diinginkan NONPRO. Pada saat yang sama mereka melengkapi diri secara independent. NONPRO harus bekerja secara kooperative dengan pemerintah dan agen internasional. Menurut Clark prospek NGO melakukan pilihan dengan patner menghindari ”bad” government dan mengarah pada ”good” government.

Henderson berkesimpulan bahwa dalam konteks redefinisi neo-liberal peran negara dan bersamaan dengan peningkatan dalam peran pasar dan sektor non profit. Hal ini mungkin dapat dijadikan alternatif baru untuk pelayanan kota. Fokus utamanya pada solusi tindakan kolektive dibandingkan dengan sektor kedua (privat, potensi untuk diprivatisasi). Paper ini mencoba menyarankan sebagai contoh pengklasifikasian berbagai bentuk pelayanan kota dan elemen wajib yang harus ada untuk sukses seperti kolaborasi akuntabilitas, dan trasparasi. Menjauhi solusi birokrasi Barat adalah mungkin dan dapat ditemukan pada banyak instansi. Memang perlu di catat di sini bahwa tidak seluruh relasi pemerintah dengan privat dan NGO dapat berhasil sepenuhnya, karena faktor-faktor seperti politik, sosiologi, ekonomi, antropologi dan manajemen, masyarakat pembangunan juga turut mempengaruhi.

Pembangunan Kota

Mashab Chicago dalam sosiologi, selain menganjurkan agar kota dipandang sebagai seperangkat pusat kegiatan (concentric spatial zone) yang menjadi lokasi berbagai kegiatan penduduk perkotaan, juga menganjurkan agar kesemarawutan dan keteraturan yang muncul di kota lebih dijelaskan dengan metapora biologi. Pertumbuhan kota dilihat sebagai resultante organisasi dan disorganisasi yang analog dengan proses metabbolisme yang anabolik dan katabolik di dalam tubuh. Artinya, hubungan spasial antar manusia di daerah perkotaan merupakan produk persaingan dan seleksi, dan secara terus menerus berada dalam proses perubahan karena kehadiran faktor-faktor baru, baik yang mengganggu hubungan kompetisi maupun yang justru mendorong mobilitas (Surbakti mengutip Burgess dan Kenzie, 1995).

Lebih lanjut disebutkan oleh Surbakti kongkritnya, ketika pusat-pusat industri, perdagangan, pemukiman, dan pendidikan bermunculan di daerah pinggiran maka di kawasan ini aka terjadi sejumlah fenomena berikut: konflik dalam pemilikan dan transaksi tanah, hubungan sosial yang merenggang, sejumlah warga kota kehilangan ataupun alih pekerjaan, dan kesemrawutan lalu lintasmke dan dari pusat-pusat kegiatan baru tersebut. Kesemrawutan lalu lintas misalnya melahirkan kebutuhan akan keteraturan, yang antara lain dapat dicapai dengan pelebaran dan peningkatan jalan, serta pembangunan jalan baru. Namun cara pandang seperti ini cenderung fatalistik. Perkembangan kota seolah terjadi secara alamiah, tanpa manusia mampu untuk mngantisipasi atau merencanakan sebelumnya.

Teoritisi lain melihat dari sisi ekonomi. Manuel Castells mengkritik mashab Chicago yang dikatakan sebagai tidak pernah mendefinisikan apa itu kota secara spesifik (seperti unsur pembentukannya, batasnya, fungsinya) karena tidak berhasil membedakan kota sebagai entitas konseptual dengan kota spesifik sebagai entitas kongkrit. Permasalahannya apakah alternatif yang ditawarkan berhasil mengatasi dua konsep kelemahan tersebut (konsep kota yang kongkrit, dan peluang manusia yang berkehendak bebas dalam pembangunan kota)? Castells menawarkan alternatif berupa anjuran agar lebih melihat kota sebagai unit konsumsi kolektif daripada unit produksi. Karena itu menurutnya, para pengamat kota hendaknya menelaah pembangunan jalan, perumahan, dan kegiatan pembangunan lainnya secara riel dari dimensi konsumsi dalam struktur kehidupan kota. Sebagaian terbesar orang kota tidak memproduksi pertanian, industri dan jasa melainkan lebih sebagai konsumnen atas produk-produk tersebut.

Seorang ahli politik, Peterson melihat kota dari sisi lain. Kota menurutnya bukanlah sekedar penjumlahan individu warga kota dan kelompok-kelompok sosial, melainkan terutama hendaknya dipahami sebagai aktor yang otonom. Sebagai aktor yang otonom, kota akan bersaing dengan kota-kota lain dalam memperebutkan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Setiap kota akan mencoba mencapai posisi dominan dalam setiap hirarki pemilikan dan penguasaan sumber daya terebut. Kota membuat dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang dapat menarik para investor dan orang-orang yang mampu membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan (Surbakti, 1995).

Kota dan Pelayanan Publik

Konsekuensi kebijakan pembangunan kota, selalu menjadi daya tarik bagi penduduk di daerah sekitar kota atau daerah pedesaan melakukan migrasi ke kota. Akibatnya kota semakin padat, dan dengan demikian diperlukan pelayanan publik yang lebih memadai.  Penjelasan teoritis tentang migrasi desa-kota, sudah mempunyai sejarah panjang. Sekurang-kurangnya sejak dasa warsa 1880-an pada waktu Ravenstain mengemukakan hukum-hukumnya tentang migrasi. Pentingnya motif ekonomi, pengaruh negatif dari pada jarak pendek (step migration), adalah beberapa  ciri-ciri dari pendekatan Ravenstein. Sjaastad (1962), mengemukakan penjelasan tentang gejala-gejala yang sama berdasarkan teori modal manusia (human capital theory). Dia berpendapat bahwa para individu bertingkah laku seolah-olah migrasi adalah investasi dalam modal manusia. Teori migrasi yang ada dewasa ini, sebagian besar berasal dari karya Harris dan Todaro (1970) (Squire, 1982). Mereka memusatkan teorinya pada upah sektoral, pengangguran di daerah perkotaan dan migrasi di desa kota.

Teori ekologi sosial perkotaan yang terkenal dengan mashab Chicago, mempermasalahkan bagaimana dari situasi yang tampaknya kacau itu di dalam waktu singkat menimbulkan arus migrasi dan berbagai lingkungan etnis dan bagaimana pertumbuhan yang praktis tidak terkendali timbul. Pandangan mashab Chicago ini dengan tokohnya Park Burgerss dan Mc Kenzie, mendukung anggapan bahwa perkembangan kota dan perpindahan penduduk ke kota-kota besar atau pusat-pusat kota akan terjadi dengan sendirinya dan pada akhirnya mereka saling berintegrasi dalam keteraturan(Evers, 1985).

Sedangkan Calvin Goldscheider berpendapat senada dengan Bryant Carolie dan Louise G. White, bahwa migrasi merupakan masalah yang komplek. Migrasi berarti keluar dari satu populasi dan memasuki populasi yang lain. Hal ini akhirnya melahirkan berbagai pertanyaan tentang tempat yang dituju dn tempat asal yang ditinggalkan, kemana pindahnya dan dalam jangka waktu berapa lama, mengapa memilih kota yang satu dari paa yang lain, dan apakah perpindahan tersebut bersifat sementara ataukah permanen dan sebagainya (Bryant, 1989).

Masalah migrasi ini menjadi semakin penting manakala jumlah migran  semakin banyak sementara kemampuan dan daya dukung kota sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut, sering kali para pengelola kota dihadapkan pada posisi sangat dilematis. Kota tidak mungkin dapat ditutup dari arus migrasi, sementara di sisi lain meningkatnya jumlah migrasi yang tidak terkendali sangat membebani kota dalam meberikan pelayanan publik kepada mereka. Namun menurut Squire, argumen tentang biaya pelayanan masyarakat hanya relevan jika migrasi dengan sendirinya memperbesar pengeluaran pemerintah dan jika biaya-biaya sosial dari pada pelayanan melebihi manfaat sosialnya. Syarat-syarat ini tidak terlalu meyakinkan. Hal ini akan lebih dapat diterima apabila tingkat migrasi yang tinggi itu dipandang sebagai faktor yang mendorong para pengelola kota menyediakan pelayanan-pelayanan yang memberikan masnfaat netto pada masyarakat. Apabila analisa biaya dan manfaat sosial yang tepat bisa diterapkan kepada pelayanan-pelayanan daerah perkotaan, maka tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa migrasi menimbulkan beban yang tidak diinginkan atas keuangan pemerintah daerah perkotaan (Squire, 1982).

Literatur tentang migrasi menyarankan bahwa perhitungan penduduk dalam memutuskan untuk bermigrasi atau tidak merupakan faktor penting. Pada intinya ini merupakan upaya pemerintah untuk menetapkan berbagai biaya dan manfaat perpindahan ke kota. Berdasar sifat rasionalnya itulah pembuat kebijakan dan para administrator dapat mencoba mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai orang dan menawarkan insentif-insentif baru baginya. Selisih penghasilan yang demikian besar antara pedesaan dan perkotaan, menurut Bryant mengutip Yap menuntut pengelola kota untuk memperhatikan pada usaha-usaha pedesaan untuk dapat meningkatkan penghasilan di pedesaan. Hal ini pada gilirannya setidaknya dapat menghambat laju migrasi. Sungguhpun demikian dikatakan bahwa pada analisis terakhir kota tetap akan terus tumbuh walaupun pendapatan desa diperbaiki dan perpindahan dua arah digalakkan (Squire, 1982). Dengan kata lain, terlepas dari semakin membaikknya keheidupan perekonomian di tingkat desa, pemerintah  kota harus dapat memberikan pelayanan publik secara memadai  pada seluruh warga termasuk didalamnya para pendatang.

Pertumbuhan kota akibat urbanisasi (migrasi) membentuk hubungan hirarki dalam bentuk distribusi kota-kota berdasarkan ukuran. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan, jumlah kota-kota (metropolitan, besar, menengah dan kecil) dan tingkat urbanisasi yang sangat cepat di negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia khususnya, merupakan tantangan berat bagi pembuat kebijakan pembangunan perkotaan. Salah satu hal yang terpenting dari tantangan tersebut adalah kebutuhan yang cukup besar akan pembangunan prasarana dan sarana kota, seperti perumahan, transportasi, air bersih, sanitasi, drainase, air limbah, listrik dan pelayanan sosial lainnya. Kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pada dasarnya, ada dua bentuk distribusi kota-kota yaitu distribusi kota berdasarkan peringkat kota (rank-size distribution) dan distribusi kota primate (primate distribution). Distribusi berdasarkan peringkat kota biasanya dikaitkan dengan adanya kota-kota yang terartikulasi dan terintegrasi dalam suatu sistem (the existence of articulated and integrated system of cities), dan umumnya terjadi di tengah-tengah negara maju, seperti distribusi kota-kota di Amerika dan Inggris. Sedangkan primate distribution biasanya dikaitka dengan urbanisasi yang berlebihan (over urbanization) dan ekonomi kolonial (colonial economies, dan umumnya terjadi di negara-negara berkembang yang dicerminkan dengan adanya satu atau dua kota, biasanya ibu kota negara, yang sangat dominan dalam jumlah penduduk serta adanya defisiensi dalam jumlah kota-kota menengah. Hasil dari studi empiris menunjukkan banyak negara-negara yang sedang berkembang tidak mempunyai sistem kota-kota yang efisien dan terintegrasi. Hal ini mengakibatkan inovasi dan beberapa keuntungan dan pertumbuhan ekonomi kota (innovation and the benefits of urban economic growth) tidak dapat dijalankan ke wilayah belakangnya. Umumnya sistem kota-kota di negara-negara sedang berkembang ini didominasi oleh satu atau dua kota promate (kota unggul/besar). Kondisi sistem kota-kota semacam ini akan dapat menghambat pemerataan pembangunan secara nasional (Tjahjati, dkk, 1994).

Selanjutnya dijelaskan bahwa sementara debat secara intensif terhadap eksistensi kota primate masih terus berlangsung, beberapa negara-negara yang sedang berkembang telah menerapkan kebijaksanaan yang dirancang untuk menurunkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan kota-kota primate, Kebijaksanaan ini beranggapan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota primate sudah terlalu besar, karena itu dicoba untuk dikendalikan. Justifikasi dalam menerpakan kebijakan tersebut adalah: pertama, keperluan untuk mengurangi masalah yang berhubungan dengan aspek manajemen perkotaan serta tingginya biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh adanya kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, dan kesulitan dalam penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan di kota-kota primate yang semakin membesar. Kedua, keperluan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan wilayah. Ketiga, menyebarkan investasi di luar kota-kota besar akan dapat memanfaatkan potensi wilayah, sehingga diharapkandapat memacu pertumbuhan dan efisiensi ekonomi secara nasional (Tjahjati, dkk, 1994).

Dampak Pertumbuhan Kota

Pertumbuhan kota perlu dikendalikan agar perkembangan kota tetap selaras dengan daerah sekitarnya. Apabila pertumbuhan kota tidak dikendalikan atau dibiarkan tumbuh secara alamiah menuruti logika biologik ataupun mernurut mekanisme pasar, maka yang terjadi adalah urban primacy. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara daya dukung sumber daya perkotaan dan kebutuhan sumberdaya perkotaan. Apabila tidak terdapat keseimbangan antara kebutuhan masyarakat kota dan daya dukung sumberdaya kotadan daya dukung sumber daya kota, maka yang terjadi kemudian tidak hanya kota berupaya menyerap sumber daya daerah sekitarnya tetapi juga secara internal pertumbuhan kota itu hanya akan menguntungkan lapisan menengah ke atas. Karena itu yang mendukung perkembangan kota itu tidak hanya daerah skitar tetapi juga lapisan bawah masyarakat kota itu sendiri yang tidak mendapat bagian yang memadai.(Ramlan, 1995).

Lapisan bawah masyarakat kota tidak mendapatkan pelayanan publik, seperti air minum, pelayanan kesehatan, listrik dan transportasi dalam jumlah dan mutu yang memadai, karena sumber daya yang terbatas ini lebih terjangkau oleh lapisan menengah dan atas. Ironisnya justru mereka inilah yang memberikan sumbangan kepada kota dalam bentuk pengerjaan jenis pekerjaan kasar (yang tidak akan ditangani oleh lapisan menengah dan atas), dan pelayanan lain yang lebih murah yang justru sangat diperlukan masyarakat kota secara keseluruhan. Siapa yang membersihkan kota, siapa yang menyediakan makanan, barang dan jasa  dengan harga terjangkau oleh lapisan menengah ke bawah, kalau bukan lapisan bawah kota yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi informal. Salah satu penyebab ketimpangan pertumbuhan tersebut adalah kebijakan menjadikan kota sebgai pusat pertumbuhan. Tanpa menjadikan kota sebagi pusat pertumbuhan sesungguhnya kota dapat berkembang sendiri dengan menggunakan sumberdaya manusia dan materiil yang dimilikinya. Ynag diperlukan adalah pengaturan dan pengarahan berupa kebijakan pemerintah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Pemerintahan kota dalam pembangunan kota saat ini dituntut untuk melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan  evaluasi kebijakan pembangunan. Sebagaimana dikemukakan  Islamy (2004), terdapat tiga pilar yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu: State; Civil Society; dan Market (Gambar 1). Ke-tiga pilar yang idealnya berjalan secara egaliter, namun faktanya terjadi ketimpangan. Pada awalnya pemerintah atau negara khususnya di negara dunia ke tiga, dinali sangat dominan dan monopoli, namun sekarang mulai tergeser dengan kekuatan swasta. Sebagaimana telah dikemukakan di awal. Penguatan peran swasta juga Civil Society tidak terlepas dari kampanye liberalisme oleh Word Bank dan negara donor yang lain. Sehingga saat ini yang berkembang adalah adanya denegaranisasi.

———————————————————————————————————————————————————————

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pembangunan kota adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada seluruh warga kota. Namun dalam kenyataannya pembangunan kota yang terjadi hingga saat ini acap kali masih berorientasi pada kapital dengan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya aspek-aspek sosial yang menyangkut kebutuhan warga menjadi terabaikan.

Hubungan tiga pilar yaitu pemerintah, Civil society dan sektor swasta sebagai penentu kebijakan yang mestinya berjalan egaliter, ternyata masing-masing masih memperjuangkan kepentingannya. Sehingga yang terjadi adalah tarik menarik kepentingan yang pada gilirannya akan merugikan warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan.

Program Structural Adjustment yang pernah dilakukan oleh Bank Dunia dan negara donor yang lain, memposisikan menguatnya pihak swasta dan civil society di satu sisi dan terjadinya denegaranisasi di sisi lain. Sebagimana pendapat Pratikno (2005) bahw a pengurangan peran pemerintah ini ditandai diantaranya seperti liberalisasi politik, privatisasi, dan globalisasi. Gerakan-gerakan ini mengikis jangkauan sektor publik dan peran pemerintah dan menyerahkan pengelolaan nasib rakyat kepada pebisnis-pebisnis dan individu-individu.

DAFTAR PUSTAKA

Berman, Evan M., 1988, Productivity in Public and Non-Prifit Organization, London-New Delhi, Sage Publication

Bryant, Coralie dan Louise G.White, 1989, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Terj. Rusyanto, Jakarta: LP3ES

Chaniago, Andrianof A. 2001, Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik terhadap akar Krisis Indonesia, LP3ES

Henderson, Keith M., dan O.P. Dwivedi, 1999, Bureaucracy and the Alternatives in the World Perspective, Foreword by Ferrel Heady

Hidayat, Wahyu, 2000, Malang Kota dalam Sorotan, Malang: Pusat studi Kependudukan dan Lingkungan UMM

_______, 2001, Urban Service Delivery in Developing Countries, The International Journal of Public Sector Management Vol 14, No, 4

Islamy, Irfan, 2004, Comparative Public Policy, Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi –Unibraw

______, 2005, Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi –Unibraw

Pratikno, 2005, Liberalisasi Ekonomi dan Politik Berbaju Good Governance, materi kuliah Birokrasi Pemerintah, PDIA Unibraw

Ramto, Bun Yamin, 1992, ”Pola Kebijakan dala Sistem Pengelolaan Kota” dalam majalah prisma No. 5. Jakarta: LP3ES

Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Mengenali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramedia.

Square, Lyn, 1982, Kebijakan Kesempatan Kerja di Negeri-Negeri sedang Berkembang, Terj. Paul Sitohang, Penyt. Sri edi Swasono, Jakarta: UI dan Pustaka Bradjaguna

Sujarto, Djoko, 1992, ”Bias Kota Raksasa Serupa Jakarta”, dalam Prisma No.5, Jakarta: LP3ES

Surbakti, Ramlan, 1995, Dimensi Ekonomi-Politik Pertumbuhan Kota, dalam Prisma No.1 Januari

Tjahjati, Budhy dan Imron Bulkin, 1994, Arahan Kebijakan Tata Ruang Nasional, dalam Prisma No. 2  Februari.

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: